DELAPANTOTO – Isu perubahan sistem pemilu kembali mencuat di parlemen. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan akan mengusulkan agar pemilu eksekutif (pilpres) dan pemilu legislatif dipisah pelaksanaannya. Usulan ini akan dibawa saat pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu, yang masuk salah satu agenda prioritas di DPR.
Ingin Demokrasi Lebih Berkualitas
Wacana pemisahan jadwal pemilu presiden dengan legislatif ini muncul dari evaluasi pengalaman beberapa pemilu terakhir. Menurut PDIP, sistem pemilu serentak seperti sekarang membuat beban kerja penyelenggara, pengawas, dan aparat keamanan terlalu berat. Belum lagi munculnya praktik politik uang dan polarisasi yang makin meruncing di masyarakat.
Dengan pemilu yang dipisah, PDIP berharap kualitas demokrasi lebih terjaga. Publik juga punya ruang lebih panjang untuk menilai calon presiden, wakil presiden, maupun calon legislatif tanpa harus terburu-buru menentukan pilihan serentak.
Belum Semua Fraksi Sepakat
Meski demikian, wacana ini dipastikan akan memicu perdebatan sengit antar partai di DPR. Beberapa fraksi menilai pemilu serentak lebih efisien dari segi anggaran, logistik, dan waktu. Jika jadwalnya dipisah, pemerintah harus menyiapkan anggaran lebih besar untuk pelaksanaan dua kali pemilu di periode yang sama.
Selain itu, ada pihak yang khawatir pemilu terpisah akan menambah tensi politik berlarut-larut karena masyarakat berkali-kali ‘dipanaskan’ dengan kampanye.
Menunggu Draft Revisi UU
Hingga kini, detail draft revisi UU Pemilu masih dibahas di tingkat Komisi II DPR. PDIP menegaskan usul ini bukan sekadar gagasan mendadak, tetapi bagian dari evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan pemilu sebelumnya. Mereka berjanji akan mengkaji dampak anggaran, teknis, dan sosial agar tidak menimbulkan beban baru bagi rakyat.
Kesimpulan
Usulan PDIP untuk memisahkan jadwal pemilu eksekutif dan legislatif akan menjadi salah satu poin menarik dalam pembahasan revisi UU Pemilu ke depan. Apapun hasilnya, harapannya sistem demokrasi di Indonesia bisa berjalan lebih tertib, transparan, dan mengurangi risiko konflik horizontal.
Sumber: poipetslot.my.id
